Ditjen Hubla Tegaskan Komitmen Tingkatkan Budaya Keselamatan Laut*

 

JAKARTA (10/12/2025) - Direktorat Jenderal Perhubungan Laut Kementerian Perhubungan menggelar Kampanye Keselamatan Pelayaran di 2 (dua) lokasi, yaitu Pelabuhan Muara Angke, Jakarta dan Pulau Pari, Kepulauan Seribu, Rabu (10/12). Kegiatan ini dihadiri oleh Wakil Menteri Perhubungan Suntana serta berbagai pemangku kepentingan sektor pelayaran di wilayah DKI Jakarta.

Dalam kesempatan ini, Direktur Kesatuan Pengawasan Laut dan Pelayaran (KPLP) Capt. Hendri Ginting, mewakili Direktur Jenderal Perhubungan Laut, menegaskan bahwa Pelabuhan Muara Angke memiliki peran yang sangat strategis bagi Provinsi DKI Jakarta dan Indonesia secara umum. 

Pelabuhan ini tidak hanya menjadi tempat sandar kapal, tetapi juga berfungsi sebagai titik penghubung utama mobilitas masyarakat menuju Kepulauan Seribu. Tingginya intensitas pergerakan kapal, khususnya kapal penumpang, menjadikan aspek keselamatan dan keamanan pelayaran sebagai prioritas yang tidak dapat ditawar.

“Keselamatan pelayaran adalah prioritas yang tidak bisa ditawar. Ini bukan hanya tanggung jawab pemerintah, tetapi tanggung jawab seluruh ekosistem maritim, operator kapal, nakhoda, nelayan, hingga masyarakat pengguna jasa,” ujar Capt. Hendri.

Capt. Hendri  menambahkan bahwa kepatuhan terhadap standar keselamatan, kelaikan kapal, penggunaan life jacket, serta pemahaman terhadap cuaca dan alur pelayaran merupakan faktor kunci pencegahan kecelakaan di laut. Pemerintah melalui Kementerian Perhubungan terus memperkuat budaya keselamatan melalui pembinaan, edukasi, pengawasan, serta penyediaan sarana pendukung keselamatan. Namun upaya tersebut tidak akan efektif tanpa peran aktif pelaku pelayaran.

“Kami mengajak seluruh operator kapal dan nakhoda untuk memastikan kapal laiklaut, menggunakan alat keselamatan, memperhatikan informasi cuaca, dan mematuhi seluruh ketentuan keselamatan pelayaran,” katanya.

Capt. Hendri berharap kampanye ini tidak berhenti sebagai seremonial, melainkan menjadi momentum untuk membangun kesadaran kolektif menuju pelayaran yang aman, nyaman, dan berkelanjutan.

*Pembagian Alat Keselamatan dan Dokumen Kepelautan*

Sebagai bentuk komitmen nyata, Ditjen Perhubungan Laut memberikan berbagai sarana keselamatan dan dokumen kepelautan kepada masyarakat maritim, antara lain 530 unit life jacket, 10 unit lifebuoy, penerbitan 38 Pas Kecil, 2.791 Buku Pelaut Merah, serta 70 paket sembako. Penggunaan life jacket disebut sebagai langkah sederhana namun sangat krusial, terutama dalam kondisi darurat di laut.

Bantuan ini diharapkan dapat meningkatkan kesiapsiagaan nelayan, nakhoda, dan operator kapal dalam menghadapi cuaca yang dinamis dan potensi bahaya di perairan sekitar Muara Angke.

*Antisipasi Angkutan Laut Natal dan Tahun Baru*

Capt. Hendri Ginting juga menyoroti persiapan menghadapi Angkutan Natal 2025 dan Tahun Baru 2026, di mana jumlah penumpang moda laut diperkirakan mencapai 2,62 juta orang, meningkat 38,9 persen dibanding tahun sebelumnya. Kenaikan mobilitas tersebut terjadi bersamaan dengan potensi cuaca ekstrem yang ditandai gelombang tinggi, angin kencang, dan curah hujan intensitas tinggi.

“Tidak ada perjalanan yang lebih penting daripada keselamatan jiwa. Jika cuaca tidak mendukung, maka keputusan terbaik adalah menunda keberangkatan,” tegasnya.

Sebagai penutup, Capt. Hendri mengajak seluruh peserta dan masyarakat maritim untuk terus mengutamakan keselamatan dalam setiap aktivitas pelayaran.

“Keselamatan bukan hambatan dalam bekerja, tetapi jaminan agar kita dapat kembali pulang dan bertemu keluarga. Mari kita jadikan keselamatan sebagai budaya bersama,” tutupnya.

(Redaksi MNB News/SKY/ETJ/HJ).

KSOP Banten Mengaku Siap Layani Nataru di Pelabuhan Merak, Ciwandan dan Bojonegara

 

MNB News, Merak Banten  - Menjelang Natal 2025 dan Tahun Baru 2026 (Nataru), sejumlah armada kapal yang beroperasi di wilayah Provinsi Banten menjalani inspeksi menyeluruh oleh Tim Gabungan Uji Petik Kantor Pusat Direktorat Jenderal Perhubungan Laut dan Tim Uji Petik KSOP Banten yaitu dari Bidang Status Hukum dan Sertifikasi Kapal.

Kegiatan pemeriksaan ini merupakan Instruksi Direktur Jenderal Perhubungan Laut Nomor IR-DJPL 4 Tahun 2025 tanggal 16 Oktober 2025 tentang Uji Kelaiklauan Kapal Penumpang Angkutan Nataru, bertujuan memastikan seluruh kapal siap beroperasi dan memberikan rasa aman dan nyaman bagi penumpang di Pelabuhan Banten, yang kerap mengalami peningkatan penumpang saat periode Nataru.

Pemeriksaan dilakukan secara mendalam terhadap beberapa aspek, meliput aspek teknis kapal, aspek keselamatan, aspek kenyamanan akomodasi penumpang, kelengkapan dokumen, serta kualifikasi awak kapal.

Hasil pemeriksanaan menyatakan bahwa secara umum kapal-kapal tersebut dalam kondisi laiklaut meski terdapat beberapa temuan yang harus dipenuhi atau diperbaiki oleh pemilik atau operator sebelum pelaksanaan Angkutan Nataru.

Kepala Kantor KSOP Banten mengatakan, kegiatan itu merupakan bagian dari upaya proaktif KSOP Banten untuk memastikan aspek keselamatan pelayaran pada kapal-kapal yang digunakan pada angkutan Nataru 2025/2026.

“Langkah ini merupakan bentuk nyata komitmen Kementerian Perhubungan untuk memberikan rasa aman dan nyaman bagi pengguna jasa transportasi laut. Melalui uji petik ini, kami ingin memastikan semua armada yang beroperasi benar-benar laikaut dan mampu memberikan pelayanan terbaik kepada masyarakat, khususnya menjelang Nataru,” ungkapnya, pada Senin (8/12/2025).

Menjelang Nataru, aktivitas angkutan penyeberangan meningkat signifikan. Salah satu jalur penyeberangan paling vital yaitu Merak–Bakauheni yang menjadi pintu utama konektivitas antara Pulau Jawa dan Pulau Sumatera akan dilalui oleh ribuan kendaraan dan penumpang akan melintasi perairan Selat Sunda setiap harinya.

Tim bersama-sama memeriksa semua aspek keselamatan pada beberapa kapal penyeberangan, yaitu kapal KMP. Portlink, KMP. ALS Elvina, KMP. BSP 1, dan KMP. Reinna. Seluruh kapal yang diperiksa secara umum dalam kondisi laiklaut namun terdapat beberapa temuan yang harus segera dipenuhi oleh operator.

Dengan dilakukannya langkah proaktif ini, KSOP Banten berharap selama masa libur Nataru, seluruh pengguna jasa transportasi laut dapat merasakan pelayanan yang optimal dengan tetap mengutamakan keselamatan sebagaimana prinsip “Zero Compromise for Safety”.

Hal yang tak kalah penting bahwa KSOP Banten memastikan seluruh armada kapal penyeberangan dalam keadaan laik laut dan bahu membahu bersama stakeholder dalam meningkatkan pengawasan terhadap keselamatan dan keamanan pelayaran, termasuk mengantisipasi cuaca ekstrim dan bencana.

“Untuk itu, diharapkan seluruh para Nahkoda agar selalu memantau prakiraan cuaca yang didapat dari BMKG. Kami juga akan melakukan penundaan keberangkatan kapal apabila terjadi kondisi cuaca buruk sebelum kapal berangkat, karena keselamatan pelayaran tidak dapat dikompromi,” tegasnya.

“Kami berkomitmen penuh dalam memberikan pelayanan maksimal kepada masyarakat. Dengan persiapan ini, kami harapkan angkutan Natal 2025 dan Tahun Baru 2026 dapat berjalan dengan lancar,” tutupnya. 

(Redaksi MNB News).

 

KSOP Cirebon dan PT. Gamatara Trans Ocean Shipyard Lakukan Penandatanganan Kerjasama Sewa Lahan

MNB News, Cirebon (3/12/2025) - Kantor Kesyahbandaran dan Otoritas Pelabuhan (KSOP) Kelas II Cirebon  menandatangani Perjanjian Kerjasama Sewa Lahan dengan PT. Gamatara Trans Ocean Shipyard. Penandatanganan ini berlangsung di Aula Kantor KSOP Kelas II Cirebon pada Rabu (3/12) sebagai langkah strategis dalam optimalisasi pemanfaatan aset negara di kawasan pelabuhan.

Perjanjian kerjasama ini ditandatangani oleh Ferry Anggoro Hendianto selaku Kepala Kantor KSOP Kelas II Cirebon dan Wahyu Widayat selaku  Direktur Utama PT. Gamatara Trans Ocean Shipyard. Objek sewa yang disepakati berupa tanah hasil reklamasi seluas 32.185 meter persegi (tiga puluh dua ribu seratus delapan puluh lima meter persegi) yang akan dimanfaatkan untuk pengembangan fasilitas pendukung aktivitas galangan kapal. Perjanjian kerjasama ini merupakan periode kedua untuk objek sewa lahan dimaksud.

Ferry Anggoro Hendianto menegaskan bahwa kerjasama ini merupakan bagian dari komitmen KSOP Cirebon dalam meningkatkan efisiensi serta optimalisasi pemanfaatan aset negara.

“Penandatanganan hari ini merupakan wujud tanggung jawab kami untuk memastikan aset negara dapat dimanfaatkan secara produktif dan memberikan manfaat sebesar-besarnya bagi masyarakat,” ujar Ferry.

Ferry juga mengatakan kerjasama ini juga memberikan kontribusi langsung terhadap negara melalui peningkatan Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) dari sektor kepelabuhanan.

“Dengan adanya kerjasama sewa lahan ini, negara memperoleh pemasukan PNBP yang signifikan. Ini bentuk kontribusi nyata sektor maritim dalam mendukung pendapatan negara,” tambah Ferry.

Selain manfaat finansial, kemitraan ini dinilai dapat memperkuat hubungan antara pemerintah dan pihak swasta, khususnya dalam pengembangan infrastruktur maritim.

“Kami percaya bahwa kolaborasi seperti ini adalah kunci percepatan pembangunan pelabuhan. Pemerintah dan swasta harus berperan bersama untuk menciptakan ekosistem maritim yang kompetitif,” jelas Ferry.

Ferry juga menekankan pentingnya keberlanjutan kerja sama dan dampaknya terhadap perkembangan industri pelayaran dan logistik di wilayah Cirebon.

“KSOP Cirebon selalu membuka ruang bagi investasi strategis yang sejalan dengan visi pembangunan maritim nasional. Semoga kerjasama ini menjadi langkah awal untuk pengembangan lebih besar di masa mendatang,” tutup Ferry.

(Redaksi MNB News/ MM/FAH).

KEMENHUB KERAHKAN 4 KAPAL KPLP SALURKAN BANTUAN LOGISTIK UNTUK KORBAN BENCANA DI SUMATERA

MNB News, Banten (3/12/2025) — Kementerian Perhubungan melalui Direktorat Jenderal Perhubungan Laut mengerahkan 4 (empat) Kapal Patroli Kesatuan Pengawasan Laut dan Pelayaran (KPLP), yaitu KN. Kalimasada - P.115, KN. Trisula - P.111, KN. Sarotama - P.112, dan KN. Rantos - P.210 untuk menyalurkan bantuan logistik bagi masyarakat terdampak bencana banjir di wilayah Sumatera. Bantuan ini memastikan kebutuhan dasar masyarakat di Aceh, Sumatera Barat, dan Sumatera Utara dapat segera terpenuhi.

Puluhan ton yang diangkut melalui 4 kapal tersebut adalah bantuan yang berasal dari kolaborasi para pegawai di Kementerian Perhubungan bersama berbagai stakeholder dan donatur, serta sejumlah perusahaan yang telah menunjukkan solidaritas luar biasa. 

Barang yang diangkut meliputi pakaian layak pakai, obat-obatan dan perlengkapan medis darurat, beras dan bahan pokok, makanan dan kebutuhan bayi, air minum kemasan, selimut, serta perlengkapan dasar lainnya untuk kebutuhan masyarakat pascabencana.

Rute dan Tujuan Pengiriman Bantuan

- KN. Kalimasada - P.115

Berangkat 3 Desember pukul 17.00 WIB dari Pelabuhan Bojonegara, Banten

Tujuan: Kuala Langsa-Lhokseumawe, Aceh.

- KN. Sarotama – P.112 dan KN. Rantos - P.210

Berangkat 3 Desember pukul 17.00 WIB dari Pelabuhan Batam 

Tujuan: Lhokseumawe, Aceh.

- KN. Trisula - P.111

Berangkat 4 Desember pukul 18.00 WIB dari Pelabuhan Bojonegara, Banten

Tujuan: Belawan, Sumatera Utara.

Direktur Jenderal Perhubungan Laut, Muhammad Masyhud, menegaskan bahwa Ditjen Perhubungan Laut terus siaga mendukung upaya tanggap bencana dan memastikan proses pemuatan logistik mengikuti standar keselamatan pelayaran.

“Kapal KPLP kami siagakan dalam misi kemanusiaan ini. Kemenhub akan terus mendampingi dan mengawal penyaluran bantuan agar dapat menjangkau masyarakat yang membutuhkan,” ujar Masyhud.

Ia berharap pengiriman bantuan melalui transportasi laut ini dapat membantu mempercepat pemulihan masyarakat di wilayah terdampak bencana. 

(Redaksi MNB News AD/ETJ/HJ).

Kemenhub Gelar Bimbingan Teknis Keagenan Awak Kapal: Perkuat Implementasi MLC 2006 dan Perlindungan Pelaut Indonesia

MNB News, JAKARTA (3/12/2025) - Direktorat Jenderal Perhubungan Laut Kementerian Perhubungan melalui Direktorat Perkapalan dan Kepelautan menyelenggarakan Bimbingan Teknis (Bimtek) Keagenan Awak Kapal bertempat di Hotel Grand Sahid Jakarta. 

Kegiatan ini merupakan langkah strategis pemerintah untuk memperkuat tata kelola keagenan awak kapal, meningkatkan kompetensi para pelaku usaha, serta mempercepat implementasi Maritime Labour Convention (MLC) 2006, Undang-Undang Nomor 66 Tahun 2024 tentang Perubahan UU Nomor 17 Tahun 2008 tentang pelayaran dan berbagai regulasi nasional lainnya yang mengatur keselamatan pelayaran serta perlindungan pelaut Indonesia.

Peran Vital Keagenan Awak Kapal dalam Menjaga Keselamatan Pelayaran

Pembukaan kegiatan disampaikan oleh Direktur Perkapalan dan Kepelautan, Samsuddin yang diwakili oleh Kasubdit Kepelautan, Capt. Hasan Sadili. Dalam sambutannya, ia menegaskan bahwa keagenan awak kapal memiliki peran vital dalam memastikan terpenuhinya standar keselamatan pelayaran melalui penempatan awak kapal yang memenuhi persyaratan kompetensi dan legalitas.

“Setiap perusahaan wajib memastikan seluruh pelaut yang ditempatkan telah memenuhi kompetensi, kualifikasi, dan sertifikasi sesuai standar nasional maupun internasional sebagaimana diamanatkan dalam perundang-undangan,” ujarnya.

Ia menambahkan bahwa keberadaan Surat Izin Usaha Keagenan Awak Kapal (SIUKAK) merupakan bentuk legitimasi resmi perusahaan untuk menempatkan dan mengelola awak kapal.

“SIUKAK bukan hanya izin usaha, tetapi komitmen. Kami berharap seluruh pemegang SIUKAK beroperasi secara legal, profesional, dan bertanggung jawab, termasuk dalam menjamin perlindungan hukum dan hak-hak awak kapal,” jelasnya.

Samsuddin juga menekankan pentingnya profesionalitas penyelenggara keagenan dalam mendukung daya saing pelaut Indonesia di kancah global.

“Pelaut adalah aset penting dalam dunia pelayaran. Tugas kita bersama memastikan mereka terlindungi secara hukum, memperoleh hak-haknya, dan bekerja sesuai standar internasional,” tegasnya.

Sinkronisasi Regulasi dan Penguatan Perlindungan Pelaut

Lebih jauh, Bimtek ini dirancang untuk meningkatkan pemahaman perusahaan keagenan dalam menerapkan ketentuan MLC 2006, terutama dalam proses rekrutmen, penempatan, dan perlindungan hak awak kapal. Kegiatan ini juga bertujuan memperkuat keselarasan Standar Operasional Prosedur (SOP) keagenan awak kapal dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Di samping itu, Bimtek membuka ruang diskusi antara pemerintah dan pelaku usaha guna membahas berbagai tantangan operasional di lapangan, termasuk isu-isu aktual terkait perlindungan pelaut.

“Kami ingin memastikan adanya komunikasi dua arah yang konstruktif antara regulator dan pelaku usaha sehingga masalah-masalah di lapangan dapat teridentifikasi dan ditindaklanjuti dengan baik,” ujarnya.

Direktorat Jenderal Perhubungan Laut berharap kegiatan ini dapat meningkatkan kapasitas perusahaan keagenan Awak Kapal dalam menjalankan tugasnya secara akuntabel, transparan, dan sesuai regulasi.

“Kami ingin memastikan bahwa setiap pelaut Indonesia mendapatkan hak, perlindungan, dan kondisi kerja yang layak," pungkas Samsuddin.

Sebagai informasi, kegiatan ini diikuti oleh 225 peserta, terdiri dari unsur Kantor Kesyahbandaran dan Otoritas Pelabuhan (KSOP), asosiasi pelaut, serta perusahaan keagenan awak kapal dari berbagai daerah. 

Bimtek menghadirkan narasumber dari berbagai instansi, antara lain Direktorat Perlindungan WNI Kemenlu, Deputi Pengawasan & Pemeriksaan BPJS Ketenagakerjaan, Direktorat Tindak Pidana Tertentu Bareskrim, Direktorat Jenderal Imigrasi Direktorat Tempat Pemeriksaan Imigrasi (TPI), Bagian Hukum dan Kerja Sama  Direktorat Jenderal PerhubunganLaut, PT Inti Hidup Indonesia dan P&I Repentative Indonesia SPICA. Materi yang diberikan mencakup pemahaman mendalam mengenai Perlindungan Awak Kapal Indonesia sesuai dengan regulasi MLC 2006, dan implementasinya dalam kegiatan operasional keagenan awak kapal.

(Redaksi MNB NewsSKY/ETJ/HJ)

Kolaborasi dengan Pemerintah Daerah, Kapal KN Antares Kembali Angkut 80 Ton Bantuan Logistik ke Aceh

MNB News, ACEH (7/12/2025) - Kapal Negara KN Antares kembali menjalankan misi kemanusian dengan mengangkut 80 Ton bantuan logistik beserta relawan kesehatan menuju Pelabuhan Kreung Geukueh, Lhokseumawe, yang telah ditetapkan sebagai hub atau posko utama penyaluran bantuan di Provinsi Aceh. 

Kapal KN Antares resmi dilepas keberangkatannya oleh Gubernur Aceh Muzakir Manaf, Jumat malam (5/12) pukul 23.30 WIB di Pelabuhan Banda Aceh. Prosesi pelepasan turut dihadiri Wali Kota Banda Aceh Illiza Saaduddin Djamal bersama jajaran pemerintah daerah. 

Selanjutnya KN Antares tiba di Pelabuhan Kreung Geukueh, Lhokseumawe pada Sabtu sore (6/12) sekitar pukul 16.50 WIB. Gubernur Aceh Muzakir Manaf mengawal langsung proses pembongkaran 80 Ton bantuan untuk korban banjir di Pelabuhan Kreung Geukeuh, Lhokseumawe.

Bantuan logistik yang diberangkatkan tersebut merupakan kontribusi dari berbagai instansi dan lembaga, berupa kasur, sembako, obat-obatan, pampers, air mineral, biskuit, tenda dan kebutuhan dasar lainnya.

Setibanya kapal, kegiatan diawali dengan penurunan tenaga medis. Para tenaga medis dimaksud akan ditempatkan di wilayah-wilayah terdampak banjir untuk memperkuat layanan kedaruratan. Setelah penurunan tim medis, proses pembongkaran dilanjutkan dengan penyusunan dan pembagian logistik sesuai kecamatan yang terdampak bencana.

Kepala Distrik Navigasi Tipe A Kelas II Sabang, Capt. Tohara melaporkan, kegiatan 

pembongkaran berjalan lancar namun sempat terhenti karena hujan.

“Alhamdulillah semua berjalan lancar ditambah dengan jiwa relawan yang tinggi dan juga semangat yang timbul dikarenakan adanya dukungan Bapak Gubernur Aceh, kegiatan dapat dilaksakan sebagai mana mestinya,” ujarnya.

Capt. Tohara menyampaikan terima kasih atas doa dan dukungan dari berbagai pihak. Ia menegaskan bahwa seluruh jajaran akan terus bekerja maksimal dalam mendukung upaya kemanusiaan yang sedang dijalankan Pemerintah Aceh.

“Terima kasih kepada seluruh pihak yang telah berkontribusi dalam pengiriman bantuan ini. Bantuan itu nantinya akan didistribusikan ke wilayah-wilayah yang terdampak situasi darurat di daerah tersebut,” ucapnya.

Sementara itu pada kesempatan yang sama, Gubernur Aceh Muzakir Manaf menyampaikan apresiasi kepada seluruh pihak yang telah berkontribusi dalam pendistribusian bantuan. 

"Pengiriman lewat jalur laut ini merupakan langkah cepat pemerintah untuk memastikan kebutuhan masyarakat dapat segera terpenuhi," kata Gubernur Aceh.

KN Antares dijadwalkan berangkat kembali pada Minggu atau Senin, 7–8 Desember 2025. Kapal tersebut direncanakan mengangkut sekitar 100 pengungsi menuju Pelabuhan Ulee Lheue, Banda Aceh, menunggu proses pengumpulan dan persiapan para pengungsi sebelum dipindahkan ke lokasi yang lebih aman.

Sebelumnya, pekan lalu KN Antares telah membawa bantuan logistik dari berbagai lembaga serta komunitas masyarakat serta mengevakuasi warga terdampak banjir dari Lhokseumawe menuju Banda Aceh. 

(Redaksi MNB News).

UPP KELAS II TANJUNG REDEB APRESIASI AKSI DAMAI TKBM, TEGASKAN KOMITMEN TERHADAP REGULASI DAN DUKUNG DIALOG TERBUKA

MNB News, Tanjung Redeb, Berau, 8 Desember 2025 - Kantor Unit Penyelenggara Pelabuhan (UPP) Kelas II Tanjung Redeb menyampaikan apresiasi atas aksi damai yang dilakukan oleh Dewan Pimpinan Cabang Federasi Serikat Pekerja Transport Indonesia – Konfederasi Serikat Pekerja Seluruh Indonesia (DPC F.SPTI–K.SPSI) Kabupaten Berau, Senin (8/12). Aksi penyampaian aspirasi tersebut berlangsung dengan tertib dan kondusif.

Kepala Kantor UPP Kelas II Tanjung Redeb, Lister Martupa Gurning, menyampaikan terima kasih atas pelaksanaan aksi yang berlangsung damai. Beliau menyebut Tenaga Kerja Bongkar Muat (TKBM) merupakan ujung tombak dan nadi Pelabuhan Tanjung Redeb. “Tanpa peran TKBM, kegiatan logistik di Kabupaten Berau tidak akan berjalan. Kami menghargai aspirasi yang disampaikan,” ujarnya.

UPP Kelas II Tanjung Redeb menegaskan komitmennya untuk menjalankan seluruh ketentuan peraturan perundang-undangan terkait penyelenggaraan kegiatan bongkar muat, termasuk regulasi mengenai TKBM. Segala aspirasi yang disampaikan akan ditindaklanjuti dan diteruskan kepada pimpinan di Direktorat Jenderal Perhubungan Laut, Kementerian Perhubungan.

Terkait tuntutan mempertahankan SKB 2 Dirjen dan 1 Deputi serta pengelolaan TKBM oleh koperasi, UPP menjelaskan bahwa isu tersebut merupakan kewenangan Pemerintah Pusat, melibatkan Kementerian Perhubungan, Kementerian Ketenagakerjaan, dan Kementerian Koperasi dan UKM. UPP Tanjung Redeb akan menyampaikan aspirasi ini ke tingkat pusat sebagai bahan pertimbangan dalam penyusunan kebijakan.

Isu teknis di lapangan, termasuk penggunaan forklift/interchange dan penyesuaian tarif, melibatkan hubungan kerja antara penyedia jasa (TKBM) dan pengguna jasa (APBMI/ALFI). UPP Kelas II Tanjung Redeb siap memfasilitasi dialog, koordinasi, atau rapat bersama untuk menciptakan pembagian kerja yang adil antara pekerjaan mekanik/mesin dan tenaga manusia (TKBM). Usulan tarif akan diproses sesuai mekanisme dan ketentuan yang berlaku.

Kepala Kantor UPP Tanjung Redeb berharap setelah penyampaian aspirasi ini, seluruh pihak dapat kembali beraktivitas seperti biasa. “Pelabuhan adalah objek vital yang harus tetap berjalan demi mendukung perekonomian Kabupaten Berau,” tegasnya.

(Redaksi MNB News). 

Ratas Bersama Presiden, Pertamina Laporkan Percepatan Distribusi Energi di Wilayah Terdampak Bencana Sumatera

MNB News, Aceh, 8 Desember 2025 - Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto, memimpin Rapat Kabinet Terbatas untuk percepatan pemulihan wilayah terdampak bencana Sumatera. Rapat terbatas dilaksanakan, Minggu 7 Desember 2025, di Aceh.

Pada kesempatan tersebut, Direktur Utama PT Pertamina (Persero) Simon Aloysius Mantiri, melaporkan sejumlah langkah strategis Pertamina untuk mengupayakan kelancaran pasokan BBM dan LPG di wilayah terdampak banjir dan longsor di Aceh, Sumatera Utara, dan Sumatera Barat.

Rapat kabinet yang berlangsung di Lanud Iskandar Muda, turut dihadiri oleh Menteri-Menteri Kabinet Merah Putih, Panglima TNI, Kapolri, Kepala BNPB, serta Gubernur Aceh, Sumatera Utara, dan Sumatera Barat, sebagai bagian dari koordinasi nasional dalam percepatan penanganan bencana dan pemulihan wilayah terdampak bencana.

Dalam laporannya, Direktur Utama Pertamina, Simon Aloysius Mantiri menjelaskan, Pertamina bergerak cepat melakukan pemulihan layanan energi di lapangan. 

“Untuk percepatan distribusi BBM dan LPG, kami selalu dalam koordinasi dan tentunya disupport Menteri ESDM yang luar biasa. Untuk SPBU sudah sebagian besar kita perbaiki. SPBU kita maksimalkan beroperasi 24 jam, supaya mengurai antrian yang beberapa waktu lalu cukup panjang,” ujar Simon.

Pertamina juga menambah jumlah petugas layanan di SPBU, termasuk mendapatkan dukungan personel dari TNI dan Polri.

“Dalam tiga sampai empat hari lalu, dapat support yang besar TNI dan Polri. Dimana sebagian dari (personil) TNI dan Polri ikut membantu pengisian BBM bagi masyarakat,” jelasnya.

Simon menegaskan bahwa fokus utama saat ini adalah pendistribusian energi di beberapa daerah yang masih terisolasi dan masih sulit dijangkau.

“Contohnya Aceh Tengah dan Bener Meriah, dimana beberapa waktu lalu kami sewa pesawat perintis untuk mengirimkan solar untuk alat-alat berat dan kami juga akan mengirim dengan Hercules yang volumenya lebih besar,” ungkap Simon.

Upaya lain yang dilakukan yakni mendukung operasional alat berat tetap beroperasi dalam membuka akses jalan, evakuasi warga, serta percepatan pengiriman bantuan logistik. 

Selain BBM, Pertamina juga menyiapkan mekanisme khusus untuk menyuplai LPG ke wilayah terisolir. 

“Kami juga berkoordinasi untuk pengiriman (LPG) di daerah-daerah terdampak. Dan yang akan kami lakukan dalam waktu dekat menggunakan sling load untuk pengiriman LPG dengan tetap memperhatikan aspek safety,”tandas Simon.

Pertamina mengapresiasi dukungan dari berbagai pihak untuk proses distribusi energi, termasuk Kementerian ESDM, TNI dan Polri, serta Pemda, BNPB dan lembaga lainnya.  

Pertamina terus memberikan dukungan pemulihan infrastruktur energi agar distribusi BBM dan gas elpiji di daerah yang terdampak bencana dapat kembali normal.

Hingga 7 Desember 2025, di wilayah terdampak bencana Aceh, Sumur dan Sumbar Pertamina telah mengoperasikan 688 SPBU atau 98% telah beroperasi.

Selain itu, Pertamina Grup bergerak cepat membantu korban bencana dengan menyalurkan bantuan tanggap kebencanaan di Sumatera Utara, Sumatera Barat, dan Aceh sejak 28 November 2025, dalam beberapa tahap. 

Upaya pendistribusian energi dan bantuan kemanusiaan dilakukan melalui jalur darat, laut dan udara, hingga 7 Desember 2025 tercatat bantuan Pertamina Peduli telah menyentuh hingga 77.794 jiwa.

Perseroan juga mendirikan 161 posko, membuka 111 dapur umum di sejumlah titik di lokasi terdampak. 

Tidak hanya itu, Pertamina juga menyalurkan dukungan energi berupa 275 tabung Bright Gas, 25 KL BBM jenis Dexlite, Pertamax dan Biosolar, serta 19,8 KL BBM Avtur. Total realisasi dan bantuan yang disalurkan Pertamina Grup untuk masyarakat terdampak bencana di Aceh, Sumatera Utara dan Sumatera Barat sebesar Rp5,3 miliar.

Pertamina sebagai perusahaan pemimpin di bidang transisi energi, berkomitmen dalam mendukung target Net Zero Emission 2060 dan terus mendorong program-program yang berdampak langsung pada capaian Sustainable Development Goals (SDGs). Seluruh upaya tersebut sejalan dengan transformasi Pertamina yang berorientasi pada tata kelola, pelayanan publik, keberlanjutan usaha dan lingkungan, dengan menerapkan prinsip-prinsip Environmental, Social & Governance (ESG) di seluruh lini bisnis dan operasi Pertamina, berkoordinasi  https://www.danantaraindonesia.co.id/.

(Sonny H. Sayangbati).

Potensi Cuaca Ekstrem Jelang Nataru, Menhub Dudy Tegaskan Jajaran Laut Siaga 24 Jam

MNB News, Jakarta - Menteri Perhubungan Dudy Purwagandhi menyatakan memasuki masa Natal 2025 dan Tahun Baru 2026, potensi cuaca ekstrem di laut bisa terjadi. Gelombang tinggi, angin kencang, dan hujan dengan intensitas tinggi dapat memengaruhi keselamatan pelayaran.

"Karena itu, saya menegaskan seluruh jajaran Ditjen Perhubungan Laut dan seluruh unit pelaksana di lapangan harus siaga 24 jam, tanpa kompromi," tegas Menhub Dudy saat membuka acara Rapat Kerja Direktorat Jenderal (Ditjen) Perhubungan Laut dan Rapat Koordinasi Angkutan Laut Natal 2025 dan Tahun Baru 2026 di Jakarta, Minggu (7/17). 

Sementara berdasarkan survei Potensi Pergerakan Orang pada masa Natal 2025 dan Tahun Baru 2026, sebanyak 2,62 juta orang diprediksi akan melakukan perjalanan menggunakan moda transportasi laut. Untuk itu, Menhub Dudy menekankan komitmen dan semangat untuk memastikan perjalanan masyarakat berlangsung selamat. 

"Keselamatan bukan hanya prioritas, keselamatan adalah harga mati, keselamatan yang terbaik adalah keselamatan yang bahkan tidak disadari karena tidak ada insiden yang terjadi," ungkap Menhub Dudy.

Menhub kembali mengingat insiden tenggelamnya KMP Tunu Pratama Jaya di Selat Bali dan peristiwa Kebakaran KM Barcelona VA di perairan Talise, Sulawesi Utara beberapa waktu lalu. Insiden-insiden di laut yang membawa korban ini membawa pesan yang tegas, yakni pentingnya mengutamakan keselamatan. 

Pada Rapat Koordinasi ini, Menhub Dudy meminta seluruh jajaran Ditjen Perhubungan laut untuk melakukan evaluasi secara menyeluruh, mengidentifikasi tantangan nyata di lapangan, dan merumuskan langkah inovatif yang berdampak bagi masyarakat luas. 

Sejumlah instruksi lain juga disampaikan, diantaranya pemeriksaan kelaiklautan kapal (ramp check) harus diperketat dan menyeluruh, pengawasan kelebihan muatan harus diperkuat, kesiapsiagaan SAR dan keamanan pelayaran harus dioptimalkan serta koordinasi dengan Badan Meteorologi, Klimatologi dan Geofisika (BMKG) dan instansi terkait harus dilakukan real-time. 

“Kapal yang tidak memenuhi standar tidak boleh diberikan izin berlayar. Informasi cuaca ekstrem harus tersampaikan cepat dan jelas," imbuhnya.

 

Di sisi lain Menhub Dudy mengapresiasi jajaran Ditjen Perhubungan Laut yang telah menjalankan tugas dengan penuh tanggung jawab dan terus mendorong transformasi digital di sektor kemaritiman. 

Melalui MaritimHub, Ditjen Perhubungan Laut telah membangun layanan cepat, terpadu, dan lintas direktorat, seperti persetujuan kerja keruk di kepelabuhanan, pemberian tanda UN-Mark dan pengelolaan barang berbahaya, sertifikat Sarana Bantu Navigasi Pelayaran (SBNP) di bidang kenavigasian, registrasi fasilitas Balai Kesehatan Kerja Pelayaran (BKKP) serta pengujian pertama Balai Teknologi Keselamatan Pelayaran (BTKP). 

Digitalisasi kemaritiman ini bukan tujuan akhir, tetapi menjadi perangkat untuk menciptakan layanan publik yang makin efektif, transparan, dan dipercaya. Keselamatan adalah fondasi, tetapi pelayanan adalah wajah kita. Digitalisasi layanan — termasuk melalui MaritimHUB, harus benar-benar memberikan kemudahan dan transparansi, bukan menambah kerumitan.

Tahun ini, Ditjen Perhubungan Laut memasuki fase transisi penting dalam penyelenggaraan transportasi nasional. Tugas dan fungsi Transportasi Sungai, Danau, dan Penyeberangan (ASDP) secara bertahap beralih dari Ditjen Perhubungan Darat ke Ditjen Perhubungan Laut. Transisi ini bukan sekadar penyesuaian administrasi, melainkan juga penguatan peran Perhubungan Laut sebagai penjaga konektivitas nasional dari sisi matra laut, termasuk penyeberangan antar–pulau. 

“Saya berharap seluruh jajaran mampu menjalankan transisi ini dengan penuh tanggung jawab dan responsif terhadap dinamika lapangan," tutur Menhub. 

Turut hadir dalam kegiatan ini Wakil Menteri Perhubungan Suntana, Direktur Jenderal Perhubungan Laut Muhammad Mashyud dan seluruh Pimpinan Tinggi Madya di Lingkungan Kementerian Perhubungan. 

(Redaksi MNB News/WN/HH/GT/ETD)